Suararepublik.id
Jakarta - Selasa (25/11/25) Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari rangkaian operasi penertiban kawasan pertambangan dan hutan.
Dalam kegiatan tersebut, Sjafrie menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas ilegal yang mengancam kedaulatan dan perekonomian nasional.
Dalam pernyataannya, Sjafrie mengingatkan bahwa negara harus hadir untuk menegakkan aturan tanpa memandang siapa pelaku di balik pelanggaran.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus menegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” ujar Sjafrie.
Menhan menyampaikan bahwa temuan di lapangan menunjukkan adanya aktivitas penambangan pasir kuarsa yang ternyata mengandung pasir timah, kategori mineral yang tidak memiliki izin untuk dieksplorasi.
Menurut Sjafrie, praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa Menteri ESDM telah mengambil langkah cepat untuk membatalkan berbagai perizinan pasir kuarsa di daerah-daerah yang terbukti menyembunyikan aktivitas penambangan pasir timah.
“Negara kita kaya, tetapi masih ada siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan,” tegasnya.
Sjafrie menekankan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan terus melakukan penertiban terhadap aktivitas ilegal baik di sektor sawit maupun pertambangan.
Bila ditemukan unsur pidana, proses akan dilanjutkan ke penegakan hukum.
Peninjauan ke Bandara IMIP juga berkaitan dengan latihan simulasi intersep terhadap kemungkinan penggunaan jalur udara untuk aktivitas ilegal.
Latihan dilakukan oleh prajurit TNI untuk memastikan kemampuan respons terhadap ancaman terhadap kedaulatan negara.
Menhan menilai situasi bandara tanpa keberadaan perangkat resmi negara sebagai sesuatu yang tidak lazim dan harus menjadi perhatian serius.
“Masih terdapat celah yang menjadi kerawanan terhadap kedaulatan, ekonomi, dan stabilitas nasional,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan media mengenai tindak lanjut, Sjafrie menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan pembangunan kekuatan pertahanan dan memperkuat birokrasi yang memiliki otoritas regulasi di seluruh titik rawan nasional, termasuk Morowali.
Ia menyebut bahwa Satgas PKH bekerja dengan skala nasional, bukan hanya regional, sehingga seluruh aktivitas ilegal di wilayah Indonesia akan menjadi target pemantauan dan penegakan.
Menhan memastikan semua temuan dan hasil kunjungan kerja di Morowali akan segera dilaporkan kepada Ketua Dewan Pertahanan Nasional, yaitu Presiden Republik Indonesia.
“Pesan kita kepada rakyat adalah bahwa negara terus bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita tidak akan berhenti menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan,” tegasnya.
