Suararepublik.id
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan melakukan penataan ulang skema dana desa agar penyalurannya lebih efektif dan tepat sasaran. Evaluasi tersebut dilakukan setelah pemerintah menilai dalam satu dekade terakhir, pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
"Kita 10 tahun lebih kita beri dana desa ke desa-desa, 10 tahun kita berikan, dan sekarang kita akan mengarahkan," kata Prabowo.
Ia mengakui, selama ini terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak seluruhnya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat," ujarnya.
Menurut Prabowo, salah satu indikator persoalan tersebut terlihat dari banyaknya kepala desa yang tersangkut persoalan hukum akibat lemahnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
"Ini dibuktikan dengan kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawaban dengan baik penggunaan dana tersebut," jelasnya.
Sebagai bagian dari evaluasi, pemerintah pada tahun ini telah mengurangi alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa berbagai program yang menyasar langsung masyarakat desa tetap diperkuat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Sekolah Rakyat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa sekaligus meminimalisir potensi penyalahgunaan dana.
