Suararepublik.id
Jakarta - Dalam sidang mingguan Kabinet Palestina mendesak negara-negara di seluruh dunia mengambil langkah mendesak untuk menyelamatkan Jalur Gaza, menyusul pengumuman militer pendudukan Israel yang akan melakukan invasi darat ke Kota Gaza setelah sebelumnya mengeluarkan ancaman dan perintah pengusiran paksa kepada penduduknya selasa (16/9/25).
Dilansir kantor berita Palestina, WAFA, kabinet menegaskan bahwa menempatkan 2 juta rakyat Palestina hanya pada dua pilihan, kematian atau pengusiran, merupakan tindakan yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern.
Hal itu juga hanya bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang penuh terhadap rakyat sipil Palestina yang terus dibunuh, dibakar, dan dilaparkan oleh pendudukan, sekaligus menghalangi para penyintas dari kebutuhan hidup paling mendasar.
Kabinet juga mengecam keras eskalasi praktik pendudukan Israel, termasuk pengetatan blokade, perampasan tanah, serta pemasangan pos-pos militer dan gerbang besi yang kini jumlahnya lebih dari seribu di pintu masuk desa-desa Palestina. Kabinet menegaskan, tindakan Israel itu sebagai bentuk apartheid yang dilembagakan, menjalar jauh ke dalam wilayah Palestina.
Selain itu, Kabinet juga mengutuk semakin maraknya penargetan pekerja Palestina, tulang punggung keluarga mereka, oleh tentara pendudukan Israel di “zona jahitan” (seam zones), di mana mereka ditembak mati secara keji meski sama sekali tidak menimbulkan ancaman.
Terkait perkembangan lain, Kabinet memperingatkan keputusan berbahaya pendudukan Israel yang merampas atap halaman dalam Masjid Ibrahimi di Hebron, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap seluruh hukum dan norma internasional.
Kabinet menegaskan kembali bahwa upaya Yudaisasi dan penargetan Masjid Ibrahimi bukan hanya persoalan Palestina, melainkan juga serangan nyata terhadap warisan budaya dunia yang menjadi milik seluruh umat manusia.
Tindakan itu, disebut Kabinet, merupakan preseden berbahaya yang bertujuan melegitimasi permukiman ilegal, pengusiran, serta penghapusan identitas budaya dan keagamaan komunitas asli.
Untuk itu, Kabinet menginstruksikan otoritas terkait segera berkoordinasi dengan organisasi internasional, terutama UNESCO, guna menekan agar praktik pendudukan Israel tersebut dihentikan.
Sementara itu, Perdana Menteri Mohammad Mustafa menyampaikan laporan kepada Kabinet mengenai upaya politik dan diplomatik yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas dalam rangka persiapan KTT Internasional untuk Mendukung Deklarasi New York, yang akan digelar menjelang Sidang Majelis Umum PBB.
KTT tersebut akan menjadi ajang pengakuan internasional baru terhadap Negara Palestina, yang berjalan seiring dengan upaya bersama mitra internasional untuk mengamankan tambahan pengakuan serta menghimpun sumber daya keuangan mendesak dalam pertemuan donor pekan depan.
