JELAJAH

Viral Mobil Dinas Rp8,49 Miliar, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Putuskan Kembalikan ke Kas Daerah

SuaraRepublik
3/02/2026, 12.58 WIB Last Updated 2026-03-02T05:58:16Z


Suararepublik.id

Jakarta – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, resmi mengembalikan mobil dinas baru yang sebelumnya diadakan melalui APBD Perubahan 2025 senilai Rp8,49 miliar. Keputusan tersebut diambil setelah kendaraan itu menuai sorotan luas dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa langkah pengembalian mobil dinas itu merupakan bentuk respons dan kepekaan gubernur terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.


“Bapak Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” ujar Faisal di Samarinda, Minggu (1/3/2026).


Mobil dinas jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e tersebut diketahui baru menjalani proses serah terima pada 20 November 2025. Meski demikian, kendaraan itu belum sempat digunakan untuk aktivitas operasional di Kalimantan Timur.


“Unitnya masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Jadi, mumpung belum pernah digunakan untuk operasional, Bapak Gubernur memerintahkan KPA dan PPK untuk segera memproses pengembaliannya,” jelas Faisal.


Ia menambahkan, proses administrasi pembatalan pengadaan telah berjalan sejak Jumat lalu. Pihak penyedia, CV Afisera Samarinda, disebut bersikap kooperatif dan memahami situasi yang berkembang. Sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dana sebesar Rp8.499.936.000 wajib dikembalikan ke kas daerah maksimal 14 hari setelah unit diterima kembali oleh penyedia.


Menurut Faisal, keputusan ini diharapkan menjadi penutup polemik yang sempat memanas di ruang publik. Sebagai konsekuensi, Rudy Mas’ud akan menggunakan kendaraan pribadi untuk mendukung aktivitas kedinasannya sebagai gubernur.


“Keputusan ini adalah bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim terhadap prinsip good governance. Bapak Gubernur berterima kasih atas kritik konstruktif dari masyarakat. Bagi beliau, menjaga integritas dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada fasilitas mewah,” tutup Faisal.

Komentar

Tampilkan