Suararepublik.id
Jakarta – Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan pentingnya percepatan pemanfaatan energi surya secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan dalam pembukaan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang berlangsung pada 14-16 Juli di Bali. Untuk pertama kalinya, forum tahunan yang digagas IESR ini digelar di luar Jakarta melalui kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN).
ISS 2026 juga menjadi ajang memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan transisi energi. Forum ini menghadirkan Gubernur Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), tiga provinsi yang telah menetapkan target mencapai net-zero emission (NZE) sebelum 2060.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah provinsi terus menyiapkan peningkatan kapasitas listrik untuk memenuhi kebutuhan energi hingga 2030 dengan mengoptimalkan potensi energi surya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), termasuk PLTS atap dan terapung.
“Salah satu program strategis yang menonjol adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai percontohan Green Island dengan target 100 persen energi terbarukan pada 2030. Program ini juga diarahkan untuk mendorong seluruh mobilitas di kawasan tersebut menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai dan kami akan menjadikan Nusa Penida sebagai kawasan rendah emisi dan rendah karbon,” tegas Gubernur Wayan Koster dalam pembukaan ISS 2026 hari pertama, Selasa (14/7/2026).
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menjelaskan setiap daerah memiliki potensi energi terbarukan yang berbeda sehingga pendekatan pengembangannya harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Menurutnya, Bali berpeluang menjadi destinasi wisata rendah karbon berbasis energi surya, NTB dapat mengembangkan ekosistem surya dan penyimpanan energi untuk mendukung industri hijau, sementara NTT memiliki potensi energi surya hingga sekitar 369 GWp yang dapat menjadi salah satu pusat energi terbarukan nasional.
“Untuk itu, IESR mendorong pendekatan pengembangan PLTS yang sesuai konteks setempat. Setiap daerah perlu diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha,” tegas Fabby.
Pada kesempatan tersebut, IESR juga meluncurkan laporan "Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia". Kajian tersebut menyebut Indonesia memiliki peluang besar membangun industri surya terintegrasi, namun masih menghadapi tantangan berupa terbatasnya pasar domestik, regulasi yang belum konsisten, serta rantai pasok yang belum terintegrasi.
Fabby menilai penguatan industri PLTS nasional perlu dilakukan melalui pembenahan empat aspek utama, yakni pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan.
“Kami menekankan bahwa pengembangan industri PLTS dalam negeri membutuhkan pembenahan di empat aspek utama, yaitu pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Dari sisi pasar, pemerintah perlu memperbesar penyerapan produk PLTS lokal melalui pengadaan yang jelas, konsisten, dan bankable. Dari sisi industri, Indonesia perlu mempercepat pengembangan kapasitas produksi yang lebih terintegrasi, termasuk wafer dan polysilicon. Dari sisi SDM, diperlukan tenaga kerja yang mampu menguasai teknologi PLTS generasi terbaru. Sementara dari sisi riset, Indonesia perlu memperkuat pusat inovasi dan kerja sama antara pemerintah, industri, kampus, dan lembaga riset,” tegas Fabby.
Selain itu, IESR juga menyoroti pentingnya kepastian kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta percepatan proses perizinan agar mampu meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat pembangunan PLTS di Indonesia.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan daerahnya telah memiliki pengalaman dalam pengembangan PLTS melalui empat pembangkit berkapasitas masing-masing 5 MW yang telah beroperasi sejak 2019 di Pringgabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia.
“Kami juga siap berkontribusi dalam pengembangan PLTS 100 GW dengan mengambil peran bersama Bali dan NTT. NTB dapat fokus menyiapkan sisi pembangkit listrik tenaga surya, dengan potensi kontribusi sekitar 10 GW. Sementara itu, pemerintah pusat dapat memperkuat perencanaan dari sisi pasokan dan permintaan listrik, agar pengembangan PLTS ini terintegrasi dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional,” tegas Lalu.
Di sisi lain, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut provinsinya memiliki potensi energi surya sekitar 369.500 MWp dengan tingkat radiasi matahari yang tinggi, sehingga dapat menjadi fondasi pengembangan energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
“Karena itu, pengembangan PLTS di NTT perlu diarahkan sebagai strategi dedieselisasi sekaligus peningkatan ekonomi daerah. PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi dapat menggantikan ketergantungan pada PLTD, terutama di pulau-pulau kecil yang selama ini rentan terhadap pasokan BBM dan biaya listrik tinggi. Lebih jauh, energi surya juga dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif, seperti pertanian, penyediaan air bersih, perikanan, UMKM, dan pariwisata,” ujar Emanuel dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 pada Selasa (14/7).
Dalam rangkaian ISS 2026, IESR juga memberikan Solar Awards kepada sejumlah pihak yang dinilai konsisten mendukung pengembangan energi surya di Indonesia. Penghargaan kategori pemerintah daerah diberikan kepada Provinsi Jawa Barat, kategori universitas diraih Universitas Gadjah Mada (UGM), sedangkan kategori industri diberikan kepada Danone Indonesia atas komitmennya dalam dekarbonisasi operasional melalui pemanfaatan PLTS.
(Ris)
