Suararepublik.id
Jakarta - Nusron Wahid menyatakan pemerintah akan mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tanah kawasan Cilincing hingga Plumpang yang dimaksud tanah Barang Milik Daerah (BMD) atau milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Menurut Nusron, penyelesaian tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta,"kata Nusron di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).
Nusron menyampaikan, sudah ada skema yang telah disiapkan tentang tanah yang telah diduduki warga puluhan tahun, oleh pemerintah untuk BMD di Cilincing. Kementerian ATR/BPN berencana untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) yang dimaksudkan agar aset negara tetap terjaga, sementara masyarakat yang telah lama menempati lahan tidak serta-merta harus direlokasi.
“Sehingga aset negaranya tidak hilang, tetapi masyarakat tidak perlu diusir,” ujar Nusron.
Dia menjelaskan, opsi tersebut dipilih untuk menghindari persoalan hukum sekaligus meredam dampak sosial apabila dilakukan pengosongan lahan.
“Karena kalau sudah telanjur diduduki, repotnya adalah kalau nanti dihibahkan, Pak Pramono Anung dan saya suatu hari bisa diperiksa oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Tapi kalau kemudian diusir, isu kemanusiaannya menjadi luar biasa. Karena itu, jalan tengahnya adalah HGB di atas HPL,” katanya.
Selain Cilincing, Nusron menyebut penyelesaian tanah yang tercatat sebagai BMD juga tengah difokuskan pada kawasan Plumpang yang dinilai memiliki kompleksitas tersendiri, terutama terkait rencana penataan buffer zone untuk kepentingan penyimpanan bahan bakar milik Pertamina.
“Nah, tinggal nanti ini isu Plumpang; bagaimana kita terbitkan HGB di atas HPL atau ada solusi lain, karena itu akan dijadikan buffer zone untuk kepentingan storage (penyimpanan) dari Pertamina. Ini isu yang sangat luar biasa. Ini PR kami bersama dengan Pak Gubernur DKI,”pungkasnya.
