Suararepublik.id
Nabire – Gelombang penolakan terhadap aksi kekerasan di wilayah Papua Tengah terus menguat. Para Kepala Suku, tokoh adat, pemuda, hingga tokoh perempuan berkumpul untuk menyatakan sikap tegas mengecam aksi kelompok separatis bersenjata yang kian meresahkan beberapa waktu kemarin.
Di Sekretariat DPD BMP RI Papua Tengah, Jalan Mongunsidi, Nabire, para tokoh ini menyampaikan Deklarasi penolakan aksi kekerasan.
Ketua DPD BMP RI Papua Tengah, Melki Sedek Rumawi, memimpun Deklarasi yang menjadi momentum penting bagi stabilitas wilayah. Para tokoh menekankan bahwa tumpahan darah di atas Tanah Papua hanya akan meninggalkan luka dan menghambat masa depan generasi mendatang.
Sinergi Pemerintah dan Tokoh Adat
Ketua LMA Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menyoroti pentingnya peran aktif kepala suku dalam mengendalikan masyarakatnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bekerja sendiri.
"Pemerintah harus membuka diri dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Jika berjalan masing-masing, persoalan akan terus berulang. Kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi demi keselamatan warga," tegas Karel.
Senada dengan hal tersebut, Bram Jitro Homba (Kepala Suku Yaur Hegure) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan agar menyentuh langsung ke akar rumput. Ia memperingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak luar yang mencoba mengganggu kedamaian pesisir.
Perlindungan Pekerja Kemanusiaan
Salah satu poin krusial dalam Deklarasi adalah perlindungan terhadap sektor pelayanan publik. Ayub Wonda, Kepala Suku D3N yang telah menjabat selama 35 tahun, menyatakan dengan lantang bahwa tenaga medis, guru, pilot, dan wartawan adalah figur yang tidak boleh disentuh oleh konflik.
"Mereka bekerja untuk kemanusiaan. Jika ada masalah, selesaikan secara ksatria, jangan jadikan mereka sasaran. Kita harus membimbing anak muda dengan bahasa adat agar mereka paham setiap tindakan ada konsekuensinya," ungkap Ayub.
Kewaspadaan dan Persatuan
Wolter Belau dari Dewan Adat Meepago mengingatkan pahitnya trauma konflik masa lalu di Intan Jaya, sementara Pilemon Madai menekankan pentingnya pendataan warga dan penjagaan wilayah untuk mencegah klaim sepihak yang memicu konflik tanah.
Isi Deklarasi Bersama, di akhir pertemuan, para tokoh membacakan deklarasi yang berisi tiga poin utama:
- Mengutuk keras segala tindakan kelompok separatis terhadap tenaga medis, guru, pilot, dan masyarakat sipil.
- Menjaga kesucian Tanah Papua dari tumpahan darah demi kesejahteraan anak cucu.
- Komitmen teguh berdiri bersama pemerintah untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Provinsi Papua Tengah.
"Tanah Papua adalah tanah yang diberkati. Kami berkomitmen Papua Tengah harus tetap aman dan damai," tutup para tokoh dalam pernyataan bersamanya.
