Suararepublik.id
Surabaya – Ketua Umum APKLI Perjuangan, dr. Ali Mahsun ATMO http://M.Biomed, memerintahkan seluruh pengurus se-Jawa Timur untuk mengawal 4 program unggulan Presiden Prabowo Subianto: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan Sekolah Rakyat.
Arahan itu disampaikan Ali Mahsun di hadapan pengurus DPW dan 38 DPD APKLI-P se-Jawa Timur di Gedung LVRI Kodam Brawijaya Surabaya.
"Karena makna mendasar dari 4 program unggulan Presiden Prabowo ini adalah mewujudkan revolusi papan, sandang, pangan rakyat," tegas Ali Mahsun.
Ia meyakini terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat akan membawa Indonesia menuju masyarakat adil, makmur, dan adidaya. Namun, Ali Mahsun menyoroti banyak distorsi dan potensi korupsi dalam pelaksanaan di lapangan.
Desak KSP Dudung Investigasi, Ancam Turun ke Jalan
Ali Mahsun mendesak Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman segera investigasi menyeluruh celah korupsi sesuai perintah Presiden. Jika lambat, APKLI-P siap turun ke jalan.
"Kalau nanti dalam waktu satu dua minggu tidak ada kenyataan di lapangan, kami akan datang ke Istana untuk menyampaikan kepada Presiden siapa pun yang terlibat tindakan koruptif harus ditindak tegas," tegasnya.
Soroti Dugaan Jual Beli Titik Dapur hingga Pengadaan Fantastis
Ali Mahsun mengungkap sejumlah isu krusial di program MBG. Mulai dari dugaan jual beli titik dapur, pengadaan 21.061 motor listrik senilai Rp42 juta per unit, anggaran IT Rp1,2 triliun, hingga belanja alat makan Rp215 miliar.
Ia juga mengkritik kebijakan insentif bagi dapur yang ditangguhkan. Dari 3.776 SPPG tersuspend dengan insentif Rp6 juta per hari, potensi kerugian negara bisa tembus Rp500 miliar per bulan atau Rp5-6 triliun per tahun.
Ali Mahsun mendesak Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK segera bergerak mengawal program tersebut agar tidak gagal karena korupsi.
Kerja Sama Sertifikasi Halal UMKM
Di kesempatan sama, APKLI-P menandatangani kerja sama dengan Bersama Halal Madani (BHM) terkait sertifikasi halal bagi PKL UMKM se-Indonesia. Penandatanganan dilakukan Ketua Umum dr. Ali Mahsun didampingi Ketua DPW Jatim Adi Mulyono, Ketua DPP M. Hatta, dan Direktur Eksekutif Hastrini Nawir.
Acara juga dihadiri pengurus DPW dan 38 DPD Kabupaten/Kota, serta ditandai potong Tumpeng Nusantara oleh Ketua LVRI Jawa Timur Mayor TNI (Purn) Drs. Eko Prnonoto, SE., MM.
(Red)
