Suararepublik.id
Jakarta – DPC LSM Garda Perjuangan Rakyat untuk Keadilan dan Kemakmuran GPRUKK Bogor Raya , sambangi Kantor Sekretariat Negara untuk mendesak Presiden Republik Indonesia segera membentuk Tim Investigasi Terpadu Nasional. Tim diminta mengusut dugaan pelanggaran yang melibatkan PT RUC Cementation Indonesia dan PT Redpath Mining Services Indonesia di kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (22/6/2026).
Desakan itu dituangkan dalam surat resmi bernomor A.002/P/LSM-GPRUKK/DPC-BGR/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026. Surat pengaduan juga ditembuskan ke Kapolri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Gubernur Papua Tengah, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Empat Poin Dugaan Pelanggaran Disorot GPRUKK
Ketua DPC GPRUKK Bogor Raya " Dedi Setiabudi bersama Sekretaris " Irsyad Shemav Philliang menyampaikan, ada sejumlah dugaan yang dinilai merugikan negara dan pekerja Indonesia.
1. Penggunaan 120 TKA dengan Izin Lama
GPRUKK menyoroti dugaan masih digunakannya sekitar 120 Tenaga Kerja Asing TKA di lapangan. Para TKA itu diduga masih memakai izin dari perusahaan lama, padahal status badan usaha sudah berubah dari PT RUC Cementation Indonesia menjadi PT Redpath Mining Services Indonesia . Kondisi ini dinilai rawan pelanggaran keimigrasian dan ketenagakerjaan.
2. PKWT dan Outsourcing Berkelanjutan di Kegiatan Inti
LSM tersebut juga mengkritisi penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT.dan skema outsourcing berkepanjangan untuk pekerjaan inti pertambangan. GPRUKK menilai praktik ini berpotensi memotong hak-hak normatif pekerja Indonesia, seperti jaminan kepastian kerja dan kesejahteraan.
3. Insiden Longsor Lumpur di Tambang Bawah Tanah UG
Di sisi keselamatan kerja, GPRUKK meminta Investigasi independen terhadap insiden longsor lumpur di area Underground UG yang sebelumnya dilaporkan menimbulkan korban jiwa. Menurut mereka, audit keselamatan mutlak dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
4. Dugaan Pelanggaran Perpajakan dan Restrukturisasi Korporasi.
Poin keempat adalah permintaan audit terhadap dugaan pelanggaran perpajakan. GPRUKK menduga ada celah dalam proses restrukturisasi perusahaan dan transaksi korporasi dari PT RUC ke PT Redpath yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Desak Tim Lintas Kementerian Bekerja , usai menyerahkan surat pengaduan di Sekretariat Negara, Dedi dan Irsyad menegaskan pihaknya menginginkan langkah konkret dari pemerintah pusat.
"Kami meminta Presiden menginstruksikan pembentukan Tim Investigasi Terpadu Nasional yang melibatkan Kementerian ESDM, Kemnaker, Ditjen Pajak, Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan audit serta investigasi secara menyeluruh," tegas Dedi .
Partisipasi Masyarakat untuk SDA Transparan
GPRUKK menegaskan pengaduan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil. Tujuannya jelas: menegakkan hukum, melindungi tenaga kerja nasional, mengamankan penerimaan negara dari sektor tambang, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pihak PT Freeport Indonesia, PT Redpath Mining Services Indonesia, maupun Kementerian ESDM terkait laporan GPRUKK tersebut.
(Red)
