Suararepublik.id
JAKARTA – Dinamika Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai titik kulminasi. Pemerintah resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Posisi strategis itu kini dipegang Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Pergeseran mendadak ini memicu diskusi publik: bukan hanya soal arah kebijakan gizi nasional, tapi juga etika politik dan tata kelola birokrasi.
Sejak dilantik, kepemimpinan Dadan memang dibayangi dua isu krusial. Pertama, keterlibatannya dalam pusaran dugaan korupsi dana hibah Pemkab Halmahera Barat. Isu ini mengikis legitimasi moralnya di mata publik.
Kedua, relevansi akademik. Latar belakang Dadan sebagai ahli entomologi — ilmu serangga — dinilai tidak sejalan dengan beban kerja BGN yang mengelola nutrisi, gizi, dan ketahanan pangan skala makro.
Wilson Lalengke: "Kemalangan yang Brutal"
Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke menyebut pencopotan ini sebagai skenario memprihatinkan bagi pejabat publik.
"Apa yang menimpa Dadan Hindayana adalah kemalangan yang brutal. Sejak awal pelantikan, posisinya sudah rapuh karena dipertanyakan publik akibat kasus korupsi dana hibah Halmahera Barat. Ditambah latar belakangnya sebagai entomolog yang tidak relevan dengan lembaga gizi nasional," ujar Wilson di Jakarta, Rabu 3 Juni 2026.
Ia menyayangkan Dadan bertahan di tengah derasnya kritik. "Akan lebih terhormat jika mundur sukarela sebelum dicopot. Digantikan paksa oleh wakilnya sendiri adalah pukulan telak bagi harga diri pemimpin. Ini pelajaran: tahu kapan meletakkan jabatan saat kepercayaan publik sirna," tegas Wilson.
Refleksi Plato dan Camus
Secara filosofis, kasus ini mengingatkan prinsip Plato dalam _The Republic_: _The Right Man on The Right Place_. Negara hanya berjalan adil jika dipimpin orang berkompetensi relevan. Menempatkan ahli serangga memimpin gizi nasional adalah anomali struktural yang merusak efisiensi birokrasi.
Pandangan Albert Camus juga relevan. Bagi Camus, pejabat yang bertahan tanpa legitimasi moral terjebak absurditas. Tidak mundur sukarela menunjukkan ketidakmampuan membaca kehendak zaman dan etika publik.
Momentum Pemulihan BGN
Di bawah payung Pancasila Sila Keempat, hikmat kebijaksanaan menuntut profesionalisme dan rekam jejak bersih jadi syarat mutlak jabatan negara. Pergantian ini diharapkan jadi momentum BGN berbenah: fokus pada pemenuhan gizi rakyat dan memulihkan marwah institusi dari bayang-bayang ketidakpercayaan publik.
Tugas berat kini ada di pundak Nanik S. Deyang: mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan program gizi nasional berjalan tepat sasaran.
