Suararepublik.id
Jakarta – Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok bersama sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi lonjakan arus kendaraan pasca Idulfitri 1447 H/2026. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (26/3/2026) di Ruang VVIP Terminal Penumpang Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok.
Rakor tersebut melibatkan berbagai pihak strategis, di antaranya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, KSOP Utama Tanjung Priok, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Ditlantas Polda Metro Jaya, serta pemangku kepentingan di sektor logistik dan transportasi.
Kepala KSOP Tanjung Priok dalam paparannya menyampaikan bahwa ruang VVIP akan dimanfaatkan sebagai pusat kendali (command center) untuk memantau aktivitas pelabuhan secara terintegrasi. Pemantauan dilakukan secara real-time terhadap arus kendaraan, pergerakan kapal, hingga kondisi darurat.
“Kami akan mengoptimalkan pengendalian operasional, termasuk pembatasan kapal sandar serta pengawasan gate pass dan Yard Occupancy Ratio (YOR) sebagai indikator kepadatan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara menekankan sejumlah persoalan yang perlu segera diantisipasi, seperti keterbatasan kapasitas depo petikemas, antrean truk yang memicu kemacetan, hingga masih ditemukannya kendaraan tidak laik jalan.
“Kami mendorong pemanfaatan buffer area secara maksimal dan pengaturan arus keluar-masuk depo agar tidak terjadi penumpukan kendaraan,” tegasnya.
Dari pihak Pelindo, disampaikan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam mencegah kemacetan seperti yang terjadi sebelumnya. Pelindo juga berkomitmen membuka akses data operasional, mulai dari CCTV real-time, data gate pass, hingga jadwal kapal yang terintegrasi dengan Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambahkan bahwa arus balik Lebaran masih menjadi perhatian serius, dengan estimasi sekitar 500 ribu kendaraan akan kembali ke Jakarta dalam waktu dekat.
“Diperlukan langkah konkret melalui koordinasi lintas sektoral agar pengaturan lalu lintas dapat berjalan optimal, efektif, dan terintegrasi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembatasan kendaraan sumbu tiga akan berakhir pada 29 Maret 2026, sehingga kesiapan seluruh pihak harus semakin dimatangkan guna mengantisipasi lonjakan aktivitas distribusi logistik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mendukung langkah ini dengan menyiapkan buffer area seluas kurang lebih 5 hektare, serta mengerahkan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk membantu pengaturan lalu lintas di lapangan.
Rakor ini digelar untuk memastikan kelancaran mobilitas kendaraan di kawasan pelabuhan pasca libur panjang Idulfitri, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi. Seluruh pihak yang hadir menyatakan komitmennya untuk bekerja sama demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Kegiatan ditutup dengan konferensi pers sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait kesiapan pengendalian arus di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Seluruh stakeholder berkomitmen bersinergi agar kemacetan parah seperti tahun sebelumnya tidak kembali terjadi,” menjadi penegasan bersama dalam rapat tersebut.
(Red)
