Suararepublik.id
Jakarta – Gelombang keresahan melanda industri otomotif Jawa Barat. Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menyatakan protes keras terhadap kebijakan pemerintah yang mengimpor 105.000 unit mobil pick-up dari pabrikan India, Mahindra dan Tata, melalui BUMN Agrinas.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, mengungkapkan bahwa kekecewaan ini mencapai puncaknya dalam konsolidasi buruh otomotif di Bandung baru-baru ini. Pihaknya menilai kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan janji pemerintah mengenai hilirisasi dan penguatan industri nasional.
Ancaman PHK dan Industri yang Lesu
Sidarta menjelaskan bahwa sektor otomotif Indonesia sedang mengalami kontraksi tajam sejak Juni 2025, baik dari sisi produksi maupun penjualan. Impor besar-besaran ini dianggap sebagai pukulan telak bagi industri dalam negeri yang sedang berjuang bangkit.
"Impor 105.000 unit itu setara dengan total penjualan mobil pick-up di Indonesia selama setahun. Jika ini dilanjutkan, ancaman PHK massal di sektor otomotif dan komponennya tidak bisa dihindari," tegas Sidarta kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).
Selain masalah ekonomi, para buruh juga mengkritik pemilihan spesifikasi kendaraan berpenggerak empat roda (4x4) yang diimpor tersebut. Mereka berpendapat bahwa kondisi infrastruktur jalan di Indonesia mayoritas sudah baik, sehingga penggunaan mobil 4x4 dianggap tidak tepat sasaran dan memboroskan anggaran perawatan.
"Hanya sekitar 15-20% jalan kita yang rusak berat. Selebihnya sudah bagus. Kenapa tidak pakai produk dalam negeri yang 4x2 saja? Lebih efisien dan bengkelnya ada sampai ke pelosok kecamatan," tambahnya.
Masalah Layanan Purna Jual
Kekhawatiran lain muncul terkait ketiadaan pabrik dan jaringan bengkel resmi pabrikan India tersebut di Indonesia. Buruh memprediksi dalam waktu tiga tahun, mobil-mobil tersebut akan menjadi "besi tua" karena sulitnya mendapatkan suku cadang.
"Logika sederhananya, kalau rusak cari spare part-nya di mana? Bengkelnya di mana? Kelihatannya murah di awal, tapi biaya perawatannya akan sangat mahal karena harus pesan jauh dari India," tutur Sidarta.
FS PLEM SPSI menegaskan telah menyampaikan keberatan ini kepada berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait hingga pimpinan DPR. Namun, jika aspirasi ini tetap tidak didengar, mereka mengancam akan menggelar aksi massa besar-besaran untuk menuntut janji Presiden terkait industrialisasi nasional.
