Suararepublik.id
Jakarta – Ketegangan global dan ancaman inflasi besar-besaran mulai membayangi sektor industri dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Menanggapi situasi yang kian mendesak, para tokoh buruh menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary) untuk melindungi daya beli masyarakat dan keberlangsungan industri.
Dalam sebuah diskusi terbuka, Ekonom Senior Anthony Budiawan menekankan bahwa hampir seluruh sektor akan terdampak oleh kenaikan harga energi. Ia memperingatkan potensi pengurangan jam kerja hingga pemutusan hak kerja (PHK) jika pemerintah tidak segera melakukan antisipasi.
"Hampir seluruhnya (sektor terdampak), karena ini akan terjadi inflasi besar-besaran di semua sektor karena harga energi naik. Khususnya sektor yang terganggu suplai terkait minyak, seperti polimer dan metanol. Industri tekstil dan plastik akan sangat terkena dampaknya," ujar Anthony kepada wartawan, di Kantor KSPSI Cilandak Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).
Anthony juga mendesak pemerintah untuk memberikan stimulus nyata kepada perusahaan agar operasional tetap berjalan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap buruh harus menjadi prioritas utama jika efisiensi tidak terelakkan.
"Pemerintah harus memberikan jaring pengaman sosial. Jangan sampai begitu mereka di-PHK, lalu dilupakan begitu saja," tegasnya.
Senada dengan Anthony, Jumhur Hidayat Ketua KSPSI menyoroti pentingnya pemerintah mengubah pola pikir dalam mengelola anggaran negara. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi "Ekonomi Mode Perang" yang membutuhkan prioritas belanja yang jauh berbeda dari kondisi normal.
Jumhur secara spesifik mengkritik rencana anggaran impor mobil mewah yang dinilai tidak mendesak di tengah krisis.
"Kita ini ekonomi mode perang, itu berbeda dengan situasi ekonomi normal. Anggaran untuk impor mobil yang Rp24 triliun itu, sebelum perang mungkin bisa diperdebatkan, tapi sekarang harus dipertimbangkan ulang. Lebih baik dialokasikan untuk masyarakat yang terdampak langsung," kata Jumhur.
Ia juga menyarankan agar program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan sangat selektif agar tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan, sementara sisa anggarannya dialihkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial.
Salah satu usulan berani yang muncul dalam diskusi tersebut adalah kesediaan kaum buruh untuk memaklumi kenaikan defisit anggaran negara, asalkan dana tersebut digunakan untuk melindungi rakyat kecil secara transparan.
"Bahkan defisit kita boleh naik, misalnya dari 3% menjadi 4%. Tapi jelas, 1% itu untuk cadangan subsidi masyarakat yang terdampak langsung. Dan harus transparan, jangan dicolong," tambah Jumhur.
Terkait regulasi, Jumhur mengonfirmasi bahwa forum buruh termasuk KSPSI tengah mengintensifkan dialog mengenai RUU Ketenagakerjaan. Proses ini diharapkan akan mencapai titik krusial setelah masa Lebaran melalui diskusi intensif dengan pemerintah dan DPR.
