Suararepublik.id
BANDUNG — Menjelang May Day 2026, DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat membunyikan alarm keras: industri manufaktur Indonesia masuk fase rawan deindustrialisasi dini. Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar sekaligus Waketum DPP FSP LEM SPSI, Muhamad Sidarta, menyebut tekanan yang terjadi bukan lagi siklus biasa, tapi gejala struktural yang mengancam daya tahan ekonomi nasional.
“Kita tidak sedang krisis terbuka, tapi juga belum pulih. Ini fase rawan. Tanpa koreksi, tekanan ini bisa jadi perlambatan ekonomi yang lebih dalam,” tegas Sidarta , dalam keterangan resmi nya. Rabu (29/4/2026).
Kritik Tajam: Visi Presiden Tepat, Eksekusi Menteri Berantakan
Data S&P Global mencatat PMI manufaktur RI sempat nyungsep ke 46,7 pada 2025. Meski awal 2026 ekspansi, pergerakannya fluktuatif. Di lapangan, klaim jaminan sosial naik, indikasi PHK meluas, efisiensi massal terjadi.
Sidarta menegaskan arah industrialisasi dan hilirisasi Presiden Prabowo sudah di jalur benar. Masalahnya: implementasi di lapangan macet total. “Masalah kita bukan pada visi Presiden, melainkan pada pelaksanaan. Ego sektoral, koordinasi kementerian lemah, kebijakan jadi macan kertas,” kritiknya.
Impor yang tidak selektif makin mencekik industri. “Ketika pasar domestik dibanjiri produk impor, industri nasional kehilangan ruang hidupnya. Dampaknya bukan cuma ekonomi, tapi sosial,” ujar Sidarta.
Gejala Bahaya: Jobless Growth Mengintai*
Investasi dan produktivitas naik, tapi serapan tenaga kerja stagnan. Fenomena jobless growth dan capital-biased industrialization , mulai nyata. Kontribusi manufaktur ke PDB mandek, sektor informal membengkak, sementara SDM belum siap hadapi industri teknologi.
“Kalau dibiarkan, kita kehilangan momentum industrialisasi sebelum benar-benar kuat. Ini bunuh diri ekonomi,” tegas Sidarta.
Tawaran Kolaborasi Strategis + 6 Solusi Konkret
FSP LEM SPSI Jabar tak hanya mengkritik. Sidarta menawarkan kolaborasi nasional pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan akademisi. Syaratnya: kemitraan setara, berorientasi solusi.
Enam prioritas mendesak disodorkan:
1. Penguatan TKDN , wajib di semua proyek pemerintah/BUMN.
2. Impor selektif dan terukur , untuk lindungi pasar domestik.
3. Insentif fiskal padat karya : tax holiday, subsidi upah.
4. Percepatan hilirisasi nilai tambah , stop ekspor bahan mentah.
5. Sinkronisasi lintas kementerian , bubarkan ego sektoral.
6. Reskilling dan upskilling massal , lewat vokasi adaptif.
Selain itu, FSP LEM mendesak reformasi fiskal: revisi PTKP yang mandek sejak PMK 101/2016 dan turunkan pajak progresif buruh pensiun/PHK. Pengawasan ketenagakerjaan juga harus dirombak total karena masih pakai UU No. 3/1951 yang usang.
Ultimatum Konstitusional: Oktober 2026
Sidarta ingatkan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023: DPR dan pemerintah wajib tuntaskan regulasi ketenagakerjaan sebelum Oktober 2026. “Jika amanat ini diabaikan, yang dipertaruhkan kredibilitas negara di mata rakyat.” ungkapnya .
May Day 2026: Momentum Koreksi, Bukan Seremoni
Lebih dari 200.000 buruh akan padati Monas 1 Mei 2026. Massa DKI konvoi motor dari Jakut, Jaktim, Jakbar pukul 06.00 WIB. Massa Bekasi dari GTC FSP LEM SPSI. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir.
“May Day adalah peringatan terbuka: jika tidak direspons, krisis ke depan terjadi bukan karena tidak diketahui, tetapi karena dibiarkan,” tutup Sidarta.
FSP LEM SPSI menegaskan posisi sebagai mitra kritis konstruktif. “Menjaga industri bukan hanya soal produksi, tetapi tentang menjaga stabilitas ekonomi dan masa depan pekerja Indonesia.
