Suararepublik.id
Yogyakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat menegaskan pembangunan sosial ke depan wajib memasukkan indikator ketahanan sosial dan ekologis . Tanpa itu, pembangunan hanya akan menciptakan “negara di dalam negara” yang tidak berpihak pada warga sekitar.
Hal itu disampaikan Jumhur saat berpidato dalam Kongres IV Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI) di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (24/7/2026).
“Saat ini aspek Amdal dari sisi lingkungannya sudah baik, tapi perlu diperbaiki dari sisi integrasi dan persiapan sosial. Itu harus dipikirkan. Ini bisa jadi masukan dalam pembahasan pembangunan sosial yang sedang dibahas APSI,” kata Menteri Jumhur.
Berada di Tengah "Blind Environmentalist" dan "Growth Maniac"
Jumhur menyebut isu perubahan iklim kini bukan lagi isu sampingan, melainkan isu utama global. KLH berada di posisi tengah antara dua kutub ekstrem.
“Di satu sisi ada blind environmentalist yang serba tidak boleh merusak alam, tidak peduli pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain ada "growth maniac , yang pro pembangunan, merusak lingkungan dianggap urusan belakangan, yang penting duit terkumpul dulu,” ujarnya.
Menurutnya, ujung dari tarik-menarik itu adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). “Semua kementerian yang terkait pembangunan, tanpa izin Amdal maka kegiatannya tidak akan berjalan,” katanya.
Ia juga menyoroti negara-negara maju yang kini paling vokal mendorong isu lingkungan, climate change, hingga carbon credit, setelah lama menjadi penyumbang kerusakan bumi terbesar.
"Buat Apa Sehat di Ruangan, Tapi di Luar Tak Bisa Bernapas"
Menteri Jumhur menekankan pembangunan sosial adalah pembangunan yang melibatkan banyak orang dan menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan atau sosial-ekologis.
“Buat apa orang sehat di dalam ruang tapi begitu keluar ruangan dia tidak bisa bernapas. Ada enklave yang udaranya bersih pakai AC, tapi di sebelahnya air kotor, kumuh, banyak orang miskin, dan panas,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong indikator lingkungan dimasukkan ke dalam studi pembangunan sosial. Sanitasi, kesehatan, hingga kesejahteraan ujungnya tetap terkait lingkungan.
Contoh Gagal Industri yang Tak Siapkan Warga Lokal . Jumhur mencontohkan banyak industri besar yang berdiri megah, tapi warga sekitar justru jadi TKI.
“Saya 7 tahun pimpin BNP2TKI. Saya marah, warga Karawang kok cari kerja ke luar negeri padahal di depan hidungnya ada industri besar. Berarti tidak ada persiapan sosial dan integrasi sosialnya,” katanya.
Ia menegaskan kepada perusahaan tambang, migas, atau kawasan industri besar agar memikirkan persiapan sosial sejak awal. Mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, rantai pasok, hingga penguatan UMKM.
“Kalau orang lokal tidak siap, maka harus dibikin siap. Jangan pusing soal uangnya. Bisa lapor ke Kemendikti, Kemendikdasmen, Kemenaker, atau sekolah vokasi. Tujuannya perusahaan tetap jalan dan warga lokal juga bisa survive,” tegasnya.
Menteri Jumhur berharap Kongres APSI dapat merumuskan indikator wajib pembangunan sosial yang mengintegrasikan aspek lingkungan, agar pembangunan benar-benar berkelanjutan dan berkeadilan.
(Ida)
