Suararepublik.id
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membuka data terkait praktik curang _under-invoicing_ yang disebut telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan merugikan penerimaan negara.
Menurut Presiden, manipulasi data yang dilakukan sejumlah perusahaan besar pada komoditas bernilai tinggi membuat negara menerima pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya. Data asli praktik tersebut baru diungkap secara terbuka pada masa pemerintahannya.
“Manipulasi data ini membuat penerimaan negara tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataannya.
Presiden mengakui, keterbukaan data ini memunculkan resistensi dari berbagai pihak. Ia mengajak masyarakat untuk mengawal upaya pembenahan bersama, bukan dengan kecurigaan dan skeptisisme, melainkan dengan kesadaran bahwa kekayaan Indonesia semestinya dikelola untuk kepentingan rakyat.
“Mari kawal bersama. Jika kita tidak ikut serta, kita tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Kekayaan Indonesia ini memang semestinya milik rakyat bersama,” tegasnya.
Pemerintah menyatakan akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk menutup celah praktik curang dalam ekspor-impor komoditas strategis.
(Red)
