Suararepublik.id
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah kembali akan menerima uang hasil rampasan dan dana tak bertuan dengan nilai mencapai sekitar Rp49 triliun pada bulan depan. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).
Dalam acara tersebut, Satgas PKH menyerahkan uang senilai Rp10,27 triliun kepada negara. Dana itu berasal dari denda administratif sektor kehutanan sebesar Rp3,423 triliun serta penerimaan pajak PBB dan non-PBB senilai Rp6,846 triliun.
Prabowo mengaku senang menghadiri kegiatan yang berkaitan dengan pengembalian aset dan uang hasil penindakan hukum karena nilainya terus bertambah besar.
“Saya senang kalau diundang terus acara begini, tiap undangan lihat secara fisik Rp10 triliun. Saya juga dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan Rp11 triliun dan saya juga dapat laporan bahwa ada kurang lebih Rp39 triliun,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, dana Rp39 triliun tersebut saat ini berada dalam penguasaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia menduga uang itu berasal dari tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya yang rekeningnya sudah lama tidak aktif.
“Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening enggak jelas,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa negara akan mengambil alih dana yang sudah lama tidak diurus dan tidak memiliki kejelasan kepemilikan setelah diumumkan kepada publik dalam jangka waktu tertentu.
“Kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan-umumkan, gak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat. Bulan depan kurang lebih ada Rp49 triliun,” tambahnya.
Selain penyerahan uang, Satgas PKH juga melaporkan keberhasilan penguasaan kembali lahan seluas 2,3 juta hektare yang sebelumnya bermasalah. Acara itu turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.
(Ris)
