Suararepublik.id
Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menegaskan tidak ada instruksi dari TNI terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah. Menurutnya, keputusan pembubaran dilakukan oleh pemerintah daerah setempat demi menjaga keamanan wilayah.
“Itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung dari (TNI),” ujar Maruli usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Maruli kembali menegaskan bahwa TNI tidak terlibat dalam keputusan pembubaran tersebut.
“Bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya, pemerintah daerahnya memutuskan untuk itu, kan instruksinya tidak ada. Gitu loh, ya,” sambungnya.
Terkait isi film dokumenter tersebut, Maruli mengaku tidak mempermasalahkan adanya kritik terhadap pemerintah maupun institusi tertentu. Ia mengatakan setiap orang memiliki hak menyampaikan pendapat.
“Orang mempunyai pendapat, ya silakan saja. Tapi saya juga berani bilang bahwa program kami juga banyak. Gitu pendapat-pendapat orang bahwa seolah-olah kita mempekerjakan begitu, kan bukan, bukan kepentingan TNI. Itu kan cadangan untuk negara. Ya, ya silakan tanya ke yang punya program. Kami meyakinkan program itu berjalan, tidak ada yang tersakiti,” ujarnya.
Ia kemudian mencontohkan sejumlah kegiatan sosial yang dilakukan personel TNI di daerah terpencil, salah satunya membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih.
“Kelompok-kelompok masyarakat yang terpencil-terpencil yang selama ini ngambil airnya ke sungai. Sungainya juga pasti jorok lah, sudah zaman sekarang ini,” kata Maruli.
Meski demikian, Maruli menilai isi film dokumenter tersebut belum tentu sepenuhnya benar. Ia juga mempertanyakan pihak yang mendanai proses produksi film tersebut.
“Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga, kan belum tentu benar,” ucapnya.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba saja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana, orang berduitlah,” lanjutnya.
Diketahui, pembubaran nobar film Pesta Babi terjadi di sejumlah kampus dan lokasi publik di berbagai daerah. Beberapa di antaranya berlangsung di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Universitas Mataram (Unram), Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) di NTB, hingga Institut Seni Indonesia (ISI) Bali. Selain itu, pemutaran film di sejumlah kafe di kawasan Seminyak dan Tabanan juga turut dibubarkan.
Film dokumenter Pesta Babi sendiri berisi kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai berdampak pada kelestarian lingkungan, hak ulayat masyarakat Papua, serta kondisi sosial masyarakat setempat.
(Ris)
